Februari 2019Kolom

Lawan DBD, Jangan Hanya Andalkan Pemerintah

Sejak akhir 2018 hingga awal Februari 2019, terjadi lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), hingga minggu ke-3 Februari, penderita DBD mencapai 26.129 orang dengan 226 orang diantaranya meninggal dunia.

Hampir seluruh kabupaten/kota melaporkan kasus DBD. Provinsi dengan jumlah kematian tertinggi akibat DBD ialah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta. Tingginya jumlah kasus juga membuat sejumlah kabupaten/kota mengeluarkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

Cuaca yang tidak menentu dan cenderung ekstrem dalam 2 bulan terakhir, disinyalir menjadi faktor penyebab tingginya penyebaran penyakit DBS. Hujan dan panas yang silih berganti membuat nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebab DBD, berkembang biak sangat cepat. Musim hujan seolah menjadi waktu pesta bagi nyamuk Aedes aegypti, hingga diistilahkan musim “rumah sakit bersalin” buat nyamuk ini.

Fakta uniknya, dalam berkembang biak nyamuk ini tidak hanya mampu bertelur di air jernih, tapi juga di air yang berpolusi. Sehingga, jentiknya dapat ditemukan di berbagai tempat, baik di dalam maupun luar rumah. Hebatnya lagi, menurut beberapa referensi, telur-telur nyamuk dapat bertahan dalam kondisi kering atau tanpa air selama 6 bulan. Artinya telur tetap bertahan selama musim kemarau, kemudian pada musim hujan telur-telur tadi menetas saat bersentuhan dengan air. Berdasarkan penelitian, kini nyamuk dewasa tak lagi hanya aktif mengisap darah pada siang hari, melainkan juga pada malam hari.

Faktor cuaca dan kembang biak binatang ini diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Terutama dalam melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Banyak masyarakat yang tidak menyadari genangan-genangan air di sekeliling mereka menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk baik di rumahnya sendiri atau tempat kerja.

Ketiga faktor tersebut menjadi penyebab kasus penyakit mematikan tersebut merebak dan meningkat drastic di banyak wilayah di Indonesia. Jika sudah mengetahui situasi tersebut, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan hewan kecil pembawa penyakit ini?

Sebagian kalangan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak segera menetapkan merebaknya kasus di DBD yang terjadi di seluruh provinsi sebagai wabah nasional. Ini yang harus masyarakat mengerti. Penentuan wabah mengacu pada 2 regulasi, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Pertimbangannya, harus terjadi peningkatan kasus secara siginifikan/drastis dalam periode waktu tertentu, bisa 2 kali lipat ketimbang sebelumnya. Selain itu ada alasan lain penetapan status wabah, yakni kasus penyebaran penyakit telah mengganggu keamanan, ketidakstabilan ekonomi, serta menimbulkan kecemasan publik.

Penetapan KLB atau wabah dilakukan bertingkat. KLB ditetapkan oleh kota atau kabupaten tertentu dengan kriteria kurang lebih sama dengan wabah. Ketika kasus meluas hingga satu provinsi maka gubernur berhak menentukan status kasus penyakit jadi KLB provinsi dan status KLB ini bisa naik hingga tingkat nasional ketika berdampak besar.

Penetapan KLB nasional dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Harus juga menjadi perhatian, status KLB atau wabah memiliki konsekuensi. Mobilisasi sumber daya mulai dari uang, tenaga, dan sumber daya lainnya akan dikerahkan dan diprioritaskan untuk mengatasi KLB/wabah. Selain itu juga akan ada travel warning dari negara-negara lain ke Indonesia.

Dari perkembangan data, bila dibandingkan dengan kasus tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasus DBD tahun ini relatif rendah. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah kasus DBD tertinggi terjadi pada 2016, sebanyak 204.171 kasus dan pada 2018 tercatat sebanyak 53.075 kasus. Sementara di 2019, sampai saat ini masih jauh di bawah kasus 2018. Dengan demikian, penetapan status KLB atau wabah perlu dipertimbangkan dengan matang.

1 2 3Laman berikutnya

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *