Maret 2019Potret

Fokus Lakukan Penelitian Filariasis dan DBD

Balai Litbang Kesehatan Baturaja, Sumatera Selatan, sejak Mei 2018 mendapat penugasan khusus untuk meneliti filariasis yang lebih dikenal dengan istilah kaki gajah dengan tidak meninggalkan penelitian demam berdarah dan lainnya. Penelitian ini mencakup wilayah kerja provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Bengkulu. Dengan keunggulan filariasis ini, maka setiap tahun minimal akan ada 1 penelitian tentang filariasis di wilayah kerja. Dan rencanannya pada tahun 2019 akan ada 2 penelitian tentang pengobatan masal filariasis untuk menurunkan endemisitas. Hal ini disampaikan Santoso, SKM, MSc, Ahli Peneliti Madya, Balai Litbang Kesehatan di Baturaja pada 5 Maret 2019 lalu.

Santoso menuturkan bahwa jika suatu daerah dikatakan endemis filariasis harus ada survei dasarnya pada suatu desa endemis, misalnya ada penduduk yang sudah terkena kaki gajah, maka di desa tersebut akan dilakukan survei pada 300 penduduknya. Apabila 1 desa ada 1 % penduduk terkena filariasis, desa tersebut dikatakan endemis. Apabila satu kecamatan ada 1 desa yang endemis, maka 1 kecamatan itu dianggap endemis. Apabila 1 kabupaten ada 1 kecamatan endemis, maka 1 kabupaten tersebut dikatakan endemis.

“Dampaknya, bila sudah dinyatakan 1 kabupaten endemis filariasis, maka harus dilakukan pengobatan masal seluruh penduduk kabupaten tersebut. Seluruh penduduk sakit atau tidak sakit, untuk pencegahan harus minum obat filariasis selama 5 tahun, setahun sekali setiap bulan Oktober”, kata Santoso.

Menurut Santoso, dari 4 provinsi, baru Bangka Belitung yang sudah memenuhi syarat pengobatan. Tahun berikutnya diperiksa lagi, bila masih ada yang positif lebih 1 %, maka mendapat pengobatan 2 tahun lagi. Kemudian diperiksa kembali, bila masih ditemukan kasus positif lebih 1 %, maka akan diberikan pengobatan 2 tahun lagi, sampai kurang dari 1%.

“Bila sudah 2 kali berturut-turut pengobatan selama 2 tahun masih ditemukan di atas 1 %, maka harus fokus kembali untuk pengobatan pada desa yang ditemukan kasus positif filariasis tersebut yang dianggap sebagai sumber awal terjadinya kasus filariasis.”, kata Santoso.

Memastikan Obat Diminum

Proses pengobatan masal filariasis ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama jajarannya, termasuk petugas puskesmas dan partisipasi masyarakat. Sedangkan Balai Litbangkes melakukan survei kepatuhan minum obatnya. Bila jumlah penduduk yang minum obat kurang dari 65 %, belum bisa dievaluasi, dianggap gagal dan harus ulang kembali selama 2 tahun.

“Kami melakukan survei kepatuhan minum obat, berapa besar cakupan yang diperoleh. Bila masih rendah, maka harus ditelisik apa penyebabnya, kemudian beri penyuluhan kepada masyarakat, agar proses pemberian obat berikutnya, cakupannya minum obat juga meningkat”, ujarnya.

Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap wilayah endemis filariasis maka cakupan kepatuhan minum obat masyarakatnya harus di atas 65% dari sasaran masyarakat yang minum obat dan temuan kasus filariasisnya kurang dari 1%. Bila cakukan minum obat masih kurang dari 65% dan masih ditemukan kasus filariasis lebih 1 %, maka belum bisa dilakukan evaluasi atau dianggap gagal.

“Sasaran masyarakat yang minum obat adalah warga yang berumur di atas 2 tahun dan dibawah 70 tahun atau wanita hamil. Sebab, masyarakat yang sudah berumur di atas 70 tahun mempunyai efek samping yang lebih besar, terutama karena tekanan darah tinggi. Selain itu, dampat filariasis itu berjangka panjang. Jadi, bagi masyarakat yang sudah berumur di atas 70 tahun, dampaknya sudah akan berlalu”, ujar Santoso.

Bedanya program yang dilakukan Dinas Kesehatan dan survei kepatuhan yang dilakukan oleh Balai Litbangkes. Contoh, program akan membagikan 90 % obat kepada masyarakat, maka cara menghitung cakupannya 90%. Sedangkan survei, bukan pada jumlah obat yang dibagi, tapi pada jumlah obat yang telah diminum.

“Boleh jadi, jumlah obat yang dibagi, lebih banyak dengan jumlah obat yang diminum. Karena tidak semua obat yang sudah dibagikan kepada masyarakat telah diminum. Nah survei yang kami lakukan memastikan berapa obat yang telah terbagi, diminum masyarakat”, tegasnya.

Menurutnya, selama ini pembagian obat oleh petugas hanya diberikan kepada kepala keluarga, kemudian seluruh sasaran anggota keluarga diminta minum masing-masing. Cara ini tampaknya kurang efektif, sebab tidak semua anggota keluarga mau meminumnya. Sebenarnya, lebih efektif, kalau masyarakat dikumpulkan pada suatu tempat bersama aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, bersama-sama minum obat dalam satu acara bersama.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *