LipsusMaret 2019

Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Ada yang baru di Kementerian Kesehatan RI, sejak 26 Juli 2018, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dibentuk, dengan Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes sebagai komandannya. Sekretariat KTKI adalah Eselon II di bawah Badan PPSDM Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi registrasi, standarisasi dan keprofesian tenaga kesehatan. Dengan kata lain Sekretariat KTKI memfasilitasi KTKI secara administrasi maupun teknis.

“Saat ini tugas utama sekretariat KTKI adalah mempersiapkan KTKI. Saat ini kita sedang mempersiapkan regulasinya” ungkap wanita yang akrab disapa Oos saat ditemui reporter Mediakom. Dan dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris KTKI dibantu oleh 2 orang eselon III dan 6 orang eselon IV. Regulasi yang dimaksud adalah revisi Perpres No 90/2017 tentang KTKI. Dimana saat ini susunan organisasi KTKI terdiri dari tiga konsil, yaitu Konsil Keperawatan, Konsil Kefarmasian, dan Konsil tenaga kesehatan gabungan. Dengan adanya revisi, diusulkan ada perubahan menjadi 11 konsil yang mengampu 36 jenis Tenaga Kesehatan dibawah KTKI. Yaitu Konsil Keperawatan, Konsil Kebidanan, Konsil Psikologis Klinis, Konsil Kesehatan Masyarakat, Konsil Kesehatan Lingkungan, Konil Gizi, Konsil Kefarmasian, Konsil Kesehatan Tradisional, Konsil Keterapian Fisik, Konsil Keteknisian Medis, dan Konsil Teknik Biomedik. “Ditargetkan Revisi Perpres selesai sebelum Pilpres” tegas Oos.

Selain persiapan regulasi, saat ini sekretariat KTKI juga berfokus pada pengembangan aplikasi. Sejak 3 Januari 2019 telah diluncurkan aplikasi online registrasi tenaga kesehatan versi 2.0 sebagai pengembangan versi sebelumnya yaitu versi 1.0. Pengembangan aplikasi bertujuan untuk mempermudah proses registrasi bagi para tenaga kesehatan. Meskipun KTKI belum terbentuk, proses registrasi tenaga kesehatan masih terus berjalan. “Selama KTKI belum terbentuk, fungsi registrasi tenaga kesehatan masih menjadi wewenang Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia” lanjut Oos. Sampai saat ini, terdata sebanyak 2 juta tenaga kesehatan yang sudah teregistrasi di luar dokter dan dokter gigi.

Sekilas KTKI

KTKI sendiri merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan menjalankan tugasnya secara independen, terdiri atas konsil masing masing tenaga kesehatan. Dalam menjalankan fungsinya KTKI dapat menyetujui atau menolak permohonan registrasi, menerbitkan atau mencabut surat tanda registrasi (STR), menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, memberikan sanksi disiplin, serta memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

Setiap konsil yang dibentuk akan terdiri dari 7 unsur, yaitu Perwakilan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tokoh masyarakat.

“Dengan terbentuknya KTKI, tidak akan ada lagi perpanjangan tangan di daerah sehingga Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) yang awalnya bertindak sebagai verifikator tingkat provinsi akan berubah perannya sebagai Majelis SDM Kesehatan provinsi dengan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan” pungkas Oos.

“Diharapkan dengan terbentuknya KTKI, maka terjadi peningkatan mutu praktik tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, sesuai dengan amanat UU 36/2014 tentang tenaga kesehatan pada pasal 34” tutup Oos.

Editor : Prima Restri

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *