Agustus 2019Serba Serbi

Mengenal Informed Consent Dalam Tindakan Kedokteran

Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilalukan terhadap pasien. Dengan adanya informed consent ini, dokter memperoleh rasa aman dalam menjalankan tindakan medis kepada pasien dan mencegah tuntutan malpraktik kepada dokter.

Berdasarkan data yang diterima Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), sepanjang Oktober 1998 sampai November 2001 terdapat 46 kasus pengaduan malpraktik. Kasus malpraktik tersebut antara lain berupa informasi operasi yang dinilai tidak transparan dan informed consent yang dianggap tidak jelas. 

Dalam pengajuan informed consent kepada pasien dan keluarga pasien, informasi atau keterangan harus diinformasikan secara jelas. Dalam bahasa yang sederhana yang mudah dipahami dengan menyesuaikan tingkat pendidikan dan intelektualnya. 

Setelah mendapatkan informasi dan mengerti dengan seluruh informaasi yang telah disampaikan dan pasien telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan tindakan kedokteran, maka barulah dokter dapat melakukan tindakan terhadap pasien yang bersangkutan. Sebelumnya, pasien akan diminta untuk menandatangani formulir surat pernyataan/persetujuan tindakan kedokteran sebagai tanda bahwa pasien telah menyetujui.

Berdasarkan peraturan terkait, informed consent, dalam tindakan kedokteran secara lebih rinci berfungsi sebagai berikut:Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran). Berdasarkan hal tersebut, tindakan kedokteran hanya dapat dilakukan setelah informed consent disetujui dan ditandatangani oleh pasien. 

Sesuai Pasal 7 ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran, persetujuan oleh pasien tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang meliputi: diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, dan  perkiraan pembiayaan.

Perlindungan hukum bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka informed consent menjadi dasar bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien sehingga tuntutan hukum malpraktik dapat dihindari.  

Editor: Sopia Siregar

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button