Desember 2019Terobosan

Kepulauan Riau Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Untuk Pencegahan Stunting

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mendapat penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB). Inovasi Pemprov Kepri yang berhasil mendapat penghargaan adalah Program Inovasi Cegah Stunting Bersama Dokter Keluarga yang bertujuan menurunkan tingkat stunting di wilayah ini.

Penghargaan diberikan dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019. Menurut Deputi Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa, penilaian Inovasi Pelayanan Publik diikuti 3.156 inovasi dari 331 instansi. Kemudian tim panel independen yang yang diketuai oleh J.B. Kristiadi menetapkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019, termasuk program cegah stunting di Pemprov Kepri.

“Mereka yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik ini, merupakan inovasi yang dapat berkelanjutan, memiliki potensi replikasi di tempat lain dan waktu yang lain, anyoneanywhere dan anytime,” jelas Diah.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kepri, Dr. H. Tjetjep Yudiana, M.Kes, mengatakan Pemprov Kepri pernah meraih peringkat 4 teratas kasus stunting terbanyak di Indonesia. Stunting merupakan sebuah kondisi di mana tinggi badan anak jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya.

Tjetjep mengungkapkan, kasus stunting di Provinsi Kepri mencapai 24% dari angka bayi lahir pada 2018 lalu. Dari data Dinkes Kepri, angka kelahiran bayi di provinsi itu pada tahun lalu sebanyak 300 ribu, sehingga angka stunting diperkirakan mencapai 60 ribu bayi.    

Untuk mencegah terus meningkatnya kasus stunting di Kepri bahkan menekannya, Tjetjep mengajak para orang tua meningkatkan pemahaman tentang gizi bagi anak. Terutama, bagi para ibu yang wajib memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif minimal hingga bayi berusia 6 bulan.

“Setiap wanita yang mau menikah harus tahu tentang pengetahuan gizi pada saat hamil kelak. Kalau ibunya mengetahui hamil sehat maka bayi juga akan berkembang dengan sehat,” jelasnya.

Menurut Kadinkes, penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Tak hanya berdampak pada tumbuh kembang di bayi, stunting juga akan menyebabkan besar rongga otak pun terbatas. Artinya, organ otak pada manusia penderita stunting tidak tumbuh dengan ukuran yang semestinya.

“Selain itu, risiko penyakit diabetes, stroke, penyakit jantung, serta daya tahan tubuh juga akan melemah. Entah itu pada saat bayi atau dialami ketika penderita stunting beranjak dewasa,” terang Tjetjep.

Ada beberapa penyebab terjadinya gizi buruk dan gizi kurang terhadap anak balita di Provinsi Kepri. Antara lain kurangnya asupan makanan bergizi bagi anak, kesenjangan ekonomi keluarga, hingga pola hidup di lingkungan sekitar keluarga atau tempat tinggal yang tidak sehat.

Kolaborasi Tenaga Kesehatan

Tjetjep menambahkan, setelah melakukan berbagai upaya, Provinsi Kepri menempati urutan terendah atau provinsi terbaik dalam pencegahan gizi buruk dan gizi kurang Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tersebut adalah hasil kerja panjang dari seluruh tenaga kesehatan dan pihak terkait lain, sejak tahun 2011, yang dimulai dengan pengangkatan 110 dokter oleh Gubernur Kepri saat itu, Drs. Muhammad Sani (alm). Dokter-dokter tersebut ditempatkan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu yang berada di Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Kepulauan (DTPK) Kepulauan Riau. 

“Kebijakan penempatan dokter di Puskesmas Pembantu ini, karena Kepri merupakan wilayah yang terdiri dari 2.408 pulau yang terpisah oleh laut dan sungai. Sehingga penempatan dokter di Puskesmas Pembantu DTPK dapat menjadi solusi kendala akses masyarakat ke pelayanan kesehatan di wilayah Kepri,” ujar Tjejep.

Sejak tahun 2014, kehadiran 240 dokter internship dan 88 tenaga kesehatan Nusantara Sehat, telah meningkatkan jumlah kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan mencapai 52% (255.909 KK) dari total 496.398 KK pada periode Juni 2019. Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011, seluruh Wali Kota dan Bupati di Provinsi Kepri untuk melakukan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk melakukan sharing dana dengan perbandingan 2:1 untuk penanggulangan kemiskinan termasuk stunting.

“Artinya, Provinsi menganggarkan 2 kali lipat yang dianggkarkan Wali Kota/Bupati untuk menurunkan angka gizi buruk dan stunting di wilayah mereka,” jelas Tjetjep.

Menurut dia, kolaborasi tenaga kesehatan ini telah menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk secara signifikan. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2018, prevalensi gizi buruk di Kepri mencatat peringkat 1 terendah (Kepri: 13%, Nasional: 17,7%). Sedangkan prevalensi stunting mencatat peringkat 4 terendah (Kepri: 23,5%, Nasional: 30,8%).***

Editor: Sopia Siregar

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button