Juni 2020Peristiwa

Diplomasi Kesehatan di era New Normal

Memasuki akhir Juni 2020, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan webinar berjudul Diplomasi Kesehatan di Era New-Normal Global: Peluang dan Tantangan, pada 29 Jin 2020. Acara ini disiarkan melalui akun media sosial Kementerian Kesehatan yang disaksikan lebih dari 41 ribu viewers.

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Acep Somantri yang menjadi narasumber pada acara webinar ini menyatakan bahwa tujuan utama dari acara ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagaimana mesin diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengupayakan dukungan bagi pembangunan nasional termasuk juga upaya yang dilakukan di era pandemi COVID-19.

Menurut Acep sudah banyak pencapaian kerjasama bilateral, regional maupun multilateral mengatasi pandemi COVID-19.

Sejak Januari 2020, Kemenkes RI memiliki MoU bilateral penanggulangan COVID-19 dengan 12 negara, diantaranya dengan Inggris tentang telemedicine dan manajemen data, dengan Iran terkait vaksin dan plasma convalescent, dengan Kuba terkait riset vaksin dan bioteknologi, dengan Korea Selatan terkait produksi APD, dengan Jepang terkait uji klinik avigan, dengan India kerjasama untuk pengadaan bahan baku obat, dan dengan Singapura ada kerjasama untuk surveilans berbatasan.

Di ASEAN, Indonesia merupakan ketua kerjasama kesehatan bersama negara anggota, ASEAN plus 3 (Cina, Jepang, Korea), mitra dialog dan mitra wicara menghasilkan beberapa inisiatif baru dalam pengendalian COVID-19 dalam mekanisme prevent, detect, response dan recovery serta menghasilkan SOP Public Health Emergency dan protocol new normal.

Indonesia juga aktif di APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) di mana di dalamnya selain pertemuan menteri perdagangan juga ada pertemuan health working group yang menghasilkan pernyataan untuk COVID-19. Indonesia tahun ini memimpin forum BMST yaitu Brunei-Indonesia-Malaysia-Singapura-Thailand yang bertujuan mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan termasuk ke sektor kesehatan yang difokuskan terutama pada pencegahan dan penanggulangan permasalahan kesehatan yang bersifat lintas negara, termasuk untuk pengendalian COVID-19.

Di multilateral juga banyak yang telah dilakukan Kemenkes. Di WHO, Indonesia beberapa kali menyampaikan presentasi mengenai best practices di dalam penanganan COVID-19. Selain itu Indonesia menjadi ketua pada FPGH Health Ministers Virtual Meeting yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan RI. Pertemuan tersebut menghasilkan “Foreign Policy and Global Health Joint Ministerial Statement Covid-19: Turning This Unprecedented Crisis into an Opportunity to Achieve Affordable Health Care For All”.

Indonesia dalam hal ini Menkes RI berpartisipasi dalam Pertemuan Luar Biasa Pengarah Bidang Kesehatan menghasilkan Pernyataan Bersama (Joint Statement) tentang Penanganan COVID-19. Aktif pula pada Pertemuan Tingkat Menkes G20 yang menghasilkan Deklarasi Menteri Kesehatan G20 dan Dokumen Urgent Action yang berisikan penegasan komitmen bersama untuk kerja sama penanganan pandemi COVID-19. Menkes RI turut berpartisipasi pada serangkaian Pertemuan Steering Committee GHSA yang menghasilkan Chair’s statement on COVID-19 dan Statement GHSA pada Sidang WHA ke-73 yang menitikberatkan kepada solidaritas, kerja sama, komitmen dan aksi politis; serta berpartisipasi pada Virtual Roundtable Meeting of D-8 Member Countries on Response to COVID-19 yang menghasilkan pembentukan 2 Working Group terkait COVID-19, yaitu Implementation Monitoring WG (Indonesia, Iran, Mesir dan Nigeria) dan Resource Mobilization WG (Bangladesh, Malaysia, Pakistan dan Turki).
Kondisi global di era new normal dari berbagai literatur, menurut Acep, sedang terjadi penurunan derajat kesehatan global.

“Belum banyak tulisan mengenai ini (new normal), karena masih diukur indikator penurunan. Namun para ahli menyatakan adanya penurunan derajat kesehatan global,” kata Acep.

Ditambahkan, pada masa ini kepedulian terhadap keamanan kesehatan dunia akan meningkat.
Pada masa pandemik, dalam melaksanakan diplomasi kesehatan semua negara melakukan digital diplomacy yang dapat dilakukan kapan saja dimana saja, tanpa mengenal waktu, sayangnya ada beberapa masalah jaringan di beberapa negara.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *