Desember 2020Media Utama

Kaleidoskop Oktober

“Taskforce” Percepatan Pengendalian COVID-19

Menyusul perintah Presiden RI Joko Widodo kepada para menterinya untuk mepercepat penanganan COVID-19 di sembilan provinsi, Kementerian Kesehatan membentuk tim taskforce yang ditugaskan serentak ke Sembilan provinsi prioritas.

Sembilan provinsi yang dimaksud adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. 

Pada kunjungan ke sembilan provinsi tersebut, tim bertugas mengidentifikasi masalah, melakukan advokasi, dan memberi bantuan. Harapannya, ini dapat menurunkan jumlah kasus dan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, meningkatkan disiplin masyarakat, sinkronisasi data pusat dan daerah, mendorong penambahan jumlah ICU dan ruang isolasi, menambah tenaga kesehatan, dan mendistribusikan APD obat alat kesehatan. 

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. H. M. Subuh, MPPM, selaku ketua Tim Taskforce Provinsi Jawa Timur menyampaikan upaya pemerintah untuk menekan angka kematian akibat COVID-19, salah satunya dengan memperkuat pelayanan dasar. 

“Puskemas merupakan garda terdepan dalam mengatasi pandemi, salah satunya adalah dengan melakukan tracing,” kata dr. Subuh saat berkunjung ke Kab. Sidoarjo (1/10/2020), sebagaimana mengutip laman sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Sementara itu, ketua Tim Taskforce Provinsi Sulawesi Selatan dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS memastikan semua petugas kesehatan yang melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sudah sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Revisi ke-5.

“Pertama, kita tentu memastikan bahwa semua petugas yang bertugas di dalam melakukan penulusuran kontak atau penyelidikan epidemiologi sudah memahami protokol atau Pendoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Revisi ke-5,” jelasnya.

Biaya pemeriksaan “swab”

Dalam penegakkan diagnosis COVID-19, pemeriksaan laboratorium adalah hal penting. Untuk mengendalikan biaya pemeriksaan tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan RT-PCR. Penentuan batasan tarif ini mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara.

Batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan RT-PCR mandiri yaitu Rp900.000. Ketetapan ini dibuat setelah pembahasan bersama antara Kementerian Kesehatan dengan BPKP berdasarkan hasil survei dan analisa pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Surat edaran tersebut disahkan oleh Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir, Senin 5 Oktober 2020.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button