Februari 2022Profil

Mengemban Tiga Tugas Baru

Dokter gigi yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini telah menyiapkan terobosan untuk mencapai pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan.

Drg. Arianti Anaya, MKM mendapat tugas yang strategis ketika dilantik sebagai Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan pada pertengahan Desember 2021.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat itu memandatkan3 tugas kepadanya, yaitu agar ia dan unit yang dipimpinnya dapat memenuhi kekurangan jumlah tenaga kesehatan (nakes), khususnya dokter; meratakan distribusi dokter di seluruh Indonesia; dan meningkatkan kualitas seluruh tenaga kesehatan.

Tujuan dari arahan Menkes ini adalah memberikan kesempatan kepada seluruh penduduk Indonesia, dari Aceh hingga Papua, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Menurut Arianti, Indonesia saat ini masih kekurangan dokter, khususnya di puskesmas. Ada 530 puskesmas yang belum memiliki dokter. Banyak dokter berkumpul di wilayah barat, sementara di wilayah tengah dan timur; khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), serta daerah bermasalah kesehatan (DBK); masih banyak yang belum memiliki dokter. Selain itu, masih banyak warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

Arianti membuat strategi percepatan karena tiga tugas dari Menkes tersebut harus sudah terselesaikan pada 2024.

Pemenuhan dan Pemerataan Nakes

Arianti telah menyiapkan beberapa terobosan untuk mencapai pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter. Ia akan menjalin kerja sama dengan fakultas kedokteran (FK) di seluruh Indonesia untuk menambah kuota sekaligus kesempatan bagi siswa dari wilayah DTPK dan DBK.

“Ada 92 FK. Kami lihat kuota masing-masing. Jika memungkinkan, kami minta FK mengalokasikan tambahan kuota untuk siswa dari DTPK dan DBK untuk sekolah di sana karena mungkin di wilayahnya tidak ada FK. Mereka juga bisa mendapat beasiswa dengan kesepakatan untuk kembali ke daerah asalnya,” kata Arianti kepada Mediakom, Jumat, 18 Februari 2022. 

Selanjutnya, ia akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merekrut dokter yang mau bekerja di DTPK dan DPK sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Perekrutan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. “Agar statusnya jelas sebagai PNS. Selain itu, dokter baru dan dokter spesialis yang bertugas di DTPK dan DBK mendapat insentif yang cukup besar dari Kemenkes dan pemda setempat. Ini akan menjadi daya tarik,” ujar dia.

Arianti juga akan bekerja sama dengan FK agar dapat memberi tambahan nilai berupa poin khusus kepada dokter umum yang sudah bekerja di DTPK dan DBK yang melanjutkan ke program spesialis.

Pemenuhan tenaga kesehatan di daerah telah dilakukan juga melalui program Nusantara Sehat. Setiap tahun Kemenkes mengirimkan Tim Nusantara Sehat yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain untuk bekerja selama 2 tahun di DTPK. Semua pembiayaan dibebankan pada Kemenkes. Arianti mendorong daerah mereplikasi program Nusantara Sehat dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1 2 3 4Laman berikutnya

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *