PeristiwaSeptember 2022

Kemenkes Terbitkan Aturan Rekam Medis Elektronik

rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Adapun rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik.

Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis untuk menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Peraturan yang berlaku sejak 31 Agustus 2022 ini mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat pada 31 Desember 2023.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan, Setiaji, dalam jumpa pers, mengatakan masyarakat memerlukan rekam medis elektronik sebagai jawaban atas perkembangan teknologi sekaligus bagian dari transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan. Menurut dia, saat ini sedang dilakukan monitoring mengenai kesiapan fasilitas kesehatan dalam mengimplementasikan aturan ini.

“Tahun ini kita akan memetakan seluruh fasilitas kesehatan berdasarkan Indeks Kematangan Digital. Nanti bisa diketahui faskes mana yang sudah siap atau yang belum siap. Itu nanti ada levelnya dan kemudian dari situlah kita gunakan untuk menerapkan kebijakan ini,” kata Setiaji seperti dikutip dari rilis Kemenkes, 9 September 2022.

Pasal 1 peraturan ini menyebutkan rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Adapun rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik.

Pasal 3 mengatur setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut terdiri atas tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lainnya; puskesmas; klinik; rumah sakit; apotek; laboratorium kesehatan; balai; dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun Pasal 8 menyebutkan Menteri memfasilitasi penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi penyediaan sistem elektronik pada penyelenggaraan rekam medis elektronik dan platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data kesehatan. Untuk itu, sebagaimana disampaikan Setiaji, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib terhubung dengan platform SATUSEHAT yang telah disediakan Kemenkes.

Setiaji mengatakan Kemenkes akan memfasilitasi fasilitas-fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas, yang tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan digital. Sementara untuk rumah sakit, kata dia, tidak perlu menambah banyak SDM karena dokter dan perawat yang memasukkan rekam medis pasien.

“Tantangannya adalah bagaimana meminta dokter atau perawat untuk meng-input data hasil diagnosisnya langsung ke sistem ini,” ujar Setiaji.

Menurut Setiaji, pasien nantinya dapat mengakses rekam medis elektronik melalui aplikasi PeduliLindungi. Masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar atau PeduliLindungi bisa mengakses langsung di fasilitas layanan kesehatan.

Setiaji mengatakan data pasien aman karena perlindungannya bukan hanya ada di dalam sistem di Kemenkes tetapi juga di fasilitas layanan kesehatan.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *