Media UtamaSeptember 2022

Pencegahan Bersama dengan One Health

Resistensi antibiotik dapat dicegah dengan melibatkan berbagai sektor karena sumbernya bisa dari manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Laksono mengatakan bahwa resistensi antibiotik dapat dicegah dengan melibatkan berbagai sektor karena ia bisa timbul tidak hanya pada manusia saja. “Melalui pendekatan one health, di mana infeksi itu bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Itu juga penting dilakukan karena ternyata banyak sekali penggunaan antibiotik pada hewan dan tumbuhan yang tidak rasional yang menyebabkan resistensi pada manusia,” kata Dante pada acara sampingan G20 di Bali pada 24 Agustus lalu.

Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) Kementerian Kesehatan, dr. Anis Karuniawati, Sp.M.K., Ph.D., memaparkan bahwa istilah “one health” itu ada beberapa. Di antaranya ada menyebutnya sebagai eco health, yang menjelaskan bahwa kesehatan manusia itu sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh kesehatan di sekitarnya, yang bisa terdiri dari hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Anis mencontohkan penyakit zoonosis yang ditularkan antara hewan dan manusia. Penyakit ini menyeberang antara hewan dan manusia sehingga harus ditangani dengan pendekatan one health.

“Misalnya ada kasus antraks. Ketemu manusia yang terjangkit antraks karena dia berobat ke pusat kesehatan masyarakat. (Dalam hal ini), tidak bisa diobati orangnya saja kalau sumbernya dari hewan masih ada. Bulan depan (dia) bisa sakit lagi dan berobat lagi kalau sumbernya belum ditangani.” Kata Anis.  “Jadi, ketika ada pasien dengan antrax, maka puskesmas harus berkoordinasi dengan dinas peternakan untuk mengatasi hewannya. Seperti itu konsepnya (one health),” ujar perempuan yang juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini.

One health, kata Anis, merupakan upaya agar orang tidak sakit dan hewan yang dipelihara sehat sehingga harus penanganannya harus dilakukan bersama-sama agar terwujud manusia yang sehat. “One health itu konsepnya bersama-sama bergerak, bekerja bersama-sama supaya mencapai satu titik yang sama, yaitu manusia yang sehat.”

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pendekatan one health memberikan pilihan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan dari disiplin ilmu yang berbeda dapat bersama-sama menyelesaikan masalah kesehatan. “Bagi sektor peternakan dan kesehatan hewan, harus dapat kita pahami bahwa resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan pangan,” ucajar Syahrul dalam rilis Kementerian Kesehatan pada 24 Agustus lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan resistensi antimikroba merupakan salah satu tantangan kesehatan terbesar di dunia dan telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 ancaman kesehatan terbesar masyarakat dunia. Penggunaan antibiotik tidak bijak ditengarai sebagai faktor pemicu meningkatnya kejadian resistensi antimikroba. “Kami mengerti bahwa kesehatan ikan dan seluruh produk perikanan bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia sehingga penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk sadar dan mengerti tentang hal ini,” kata Sakti dalam kesempatan yang sama.

Menurut Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC), resistensi antimikroba merupakan ancaman kesehatan masyarakat global yang mendesak. Penyakit ini telah menewaskan sedikitnya 1,27 juta orang di seluruh dunia dan berhubungan dengan hampir lima juta kematian pada 2019. Resistensi antimikroba memiliki potensi untuk mempengaruhi orang-orang di setiap tahap kehidupan serta industri kesehatan, kedokteran hewan, dan pertanian. Ini menjadikannya salah satu masalah kesehatan masyarakat paling mendesak.

Kepala Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ni Luh Putu Indi Dharmayanti, mengatakan bahwa perairan Indonesia, yang meliputi dua pertiga bagian kawasan, berpotensi besar untuk menjadi media perantara penyakit karena menjadi tampungan limbah-limbah dari daratan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. “Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak terkendali dalam budidaya perikanan menyebabkan terjadinya resistensi, dan tentu saja dapat mengancam kesehatan manusia,” kata Kepala Pusat Riset Veteriner BRIN, Harimurti Nuradji, sebagaimana dikutip dari laman BRIN.

Menurut Hari, Kelompok Riset Kesehatan Ikan dan Hewan Akuatik Lainnya di BRIN mempunyai tugas dan fungsi untuk meneliti kesehatan ikan dan hewan akuatik lainnya. Tugas lainnya adalah melakukan riset epidemiologi, surveilans, dan monitoring penyakit-penyakit pada ikan. Mereka juga mengembangkan perangkat deteksi penyakit ikan dan hewan akuatik lainnya.

Menurut data Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba, tingkat resistensi bakteri di Indonesia meningkat, dari 40 persen pada 2013 menjadi 60 persen pada 2016 dan 60,4 persen pada 2019. Ketua Kelompok Riset Kesehatan Ikan dan Hewan Akuatik Lainnya, Angela Mariana Lusiastuti, memaparkan bahwa, Indonesia berada di urutan ketiga terbanyak mengonsumsi antibiotik di Asia Pasifik pada tahun 2017 (8,6 persen) setelah Cina (57,9 persen) dan India (11,3 persen) serta di atas Vietnam (5 persen). Kelas antibiotik yang paling sering digunakan adalah quinolones (27 persen), tetracyclines (20 persen), amphenicols (18 persen), and sulfonamides (14 persen).

Vietnam menggunakan 11 kelas antibiotik (23 jenis antibiotik) untuk terapi dan pencegahan. “Indonesia hanya menggunakan empat kelas antibiotik, yang terdiri dari enam jenis antibiotik, namun di Asia Pasifik konsumsi antibiotik Indonesia lebih besar dari Vietnam,” ujar Angela.

Masalah dalam penggunaan antibiotik akuakultur ini antara lain pembudidaya belum mengetahui jenis antibiotik yang diperbolehkan atau dilarang. Padahal, kata Angela, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-Kp/2019 tentang Obat Ikan, antibiotika tergolong obat keras. Adapun jenis antibiotika di akuakultur yang boleh digunakan menurut peraturan tersebut adalah tetrasiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin, enrofloxacin, erythromycin, dan sulfadiazine.

Angela menyatakan terapi antibiotik yang aman dan efektif adalah yang tepat sasaran pada target patogen, tepat waktu pemberian obat, tepat dosis/konsentrasi obat, tepat cara aplikasi obat, dan tepat bentuk sediaan obat. Hal sederhana yang dapat dilakukan adalah mematuhi etiket obat terdaftar, antibiotik dihabiskan, dan tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Selain itu, sebut Angela,  juga perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pengendalian resistensi antimikroba melalui komunikasi, pendidikan, dan pelatihan. Pengawasan dan penerapan sanksi pelanggaran peredaran dan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai standar adalah langkah-langkah yang juga bisa dilakukan. M

Rekomendasi WHO

WHO menyebut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran resistensi antibiotik pada hewan dan tumbuhan, yakni:

  • Hanya memberikan antibiotik pada hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
  • Tidak menggunakan antibiotik untuk meningkatkan pertumbuhan atau untuk mencegah penyakit pada hewan yang sehat.
  • Vaksinasi hewan untuk mengurangi kebutuhan akan antibiotik dan menggunakan alternatif antibiotik bila tersedia.
  • Mempromosikan dan menerapkan praktik yang baik di semua langkah produksi dan pemrosesan makanan dari sumber hewani dan tumbuhan.
  • Meningkatkan biosekuriti di peternakan dan mencegah infeksi melalui peningkatan kebersihan dan kesejahteraan hewan.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *