Pusat manufaktur dan penelitian global bersama diperlukan untuk menyiapkan dunia menghadapi pandemi. Ada lebih dari US$ 1,4 miliar komitmen finansial.
Pertemuan Menteri Kesehatan G20 di Bali pada Oktober lalu telah menghasilkan dokumen teknis yang terdiri dari enam aksi utama (6 key actions) yang akan diajukan untuk dipertimbangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November ini. Satu dari enam aksi tersebut adalah kesepakatan untuk melakukan analisis kesenjangan dan pemetaan jaringan penelitian dan manufaktur yang ada dan yang sedang berkembang. Upaya ini diharapkan akan dilanjutkan oleh India, pemegang Presidensi G20 berikutnya.
Telah ada lebih dari US$ 1,4 miliar komitmen finansial dari 20 negara donor dan tiga filantropi. Komitmen tersebut akan diteguhkan setelah berakhirnya Pertemuan Gabungan Menteri Kesehatan dan Keuangan (JFHMM) G20 pada November ini. Dana ini dapat mendukung enam hasil utama agenda kesehatan G20, seperti mendorong mobilisasi sumber daya kesehatan penanggulangan medis atau upaya perluasan jaringan penelitian dan manufaktur vaksin, terapeutik, dan diagnosis (VTD).
Saat Pertemuan Menteri Kesehatan (HMM) G20 kedua pada akhir Oktober lalu, menurut Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Bonanza Perwira Taihitu, telah muncul kesadaran bersama mengenai pentingnya memperluas penelitian dan kapasitas produksi VTD. Kini sudah ada tujuh negara anggota G20, termasuk Indonesia, yang menyatakan minatnya untuk membangun ekosistem manufaktur penelitian dan riset VTD. “Kita punya inisiatif memajukan kolaborasi di antara tujuh negara di global south dari G20, yaitu Indonesia, India, Brasil, Argentina, Turki, Arab Saudi, dan Afrika selatan,” kata Bona kepada Mediakom.
Inisiatif ini setidaknya menunjukkan kesiapan ketujuh negara untuk berkolaborasi di masa mendatang. Apabila salah satu di antara mereka memiliki kemampuan dalam hal pengembangan kandidat vaksin tertentu, maka ia dapat berkolaborasi dengan enam negara lain untuk melakukan uji klinis. Gabungan dari ketujuh negara ini merupakan negara dengan populasi besar sehingga apabila melakukan uji klinis, maka hasilnya cukup representatif. Hal ini bisa memberikan kontribusi agar dunia lebih siap menghadapi pandemi.
Dalam pertemuan bilateral dengan Afrika Selatan di sela-sela agenda HMM kedua, Afrika Selatan telah mengundang Indonesia untuk mengunjungi industri yang memproduksi vaksin berbasis mRNA di Cape Town, ibu kotanya. Afrika Selatan mengajak Indonesia untuk melakukan pertukaran informasi tentang cara meningkatkan pengurutan genom (genome sequencing) dan produksi vaksin mRNA.
Bersama Belanda, Indonesia juga sudah bekerja sama selama lima tahun, yang akan berakhir pada 2023. Fokus kerja sama adalah pada perawatan medis dan orang lanjut usia; pengendalian penyakit menular, termasuk AMR; ketahanan kesehatan global; dan bidang kerja sama lainnya. Ke depan diharapkan adanya dukungan Belanda dalam pengembangan kapasitas terkait VTD dan program transfer pengetahuan tentang regulasi obat dan pengawasannya, mengingat Belanda merupakan tuan rumah Badan Pengawas Obat Eropa (EMA), badan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi produk obat di Uni Eropa. Kementerian Kesehatan RI akan terus menjajaki potensi kolaborasi dengan berbagai negara lain dalam upaya mewujudkan transformasi kesehatan di Indonesia.
Sebelumnya, upaya bersama dalam pengembangan sentra manufaktur dan riset kesehatan telah dibahas intensif dalam pertemuan Kelompok Kerja Kesehatan (HWG) G20 ketiga pada Agustus lalu. Pertemuan ini menargetkan tiga keluaran utama. Pertama, membangun pusat manufaktur dan penelitian untuk mendukung pengembangan VTD di negara-negara menengah ke bawah. Kedua, berbagi mekanisme dan harmonisasi regulasi untuk memudahkan proses peningkatan kapasitas global guna memastikan percepatan ketersediaan VTD selama keadaan darurat kesehatan masyarakat. Ketiga, mendapatkan prinsip yang dapat disepakati tentang pembentukan kolaborasi uji klinis multisenter VTD untuk mendukung pusat manufaktur dan penelitian kolaboratif di antara negara-negara G20 dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi.
“Negara-negara G20 juga menyoroti pentingnya menghindari duplikasi dan fragmentasi yang tidak diperlukan dalam upaya kami untuk memperkuat jaringan penelitian dan pengembangan manufaktur vaksin, terapi, dan diagnosis secara global dan regional,” kata Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., M.A.R.S., usai penutupan HWG ketiga.
Di masa pandemi COVID-19, ada keterbatasan dan ketidakadilan dalam akses terhadap kebutuhan obat-obatan, vaksin, dan layanan kesehatan. Perluasan pusat manufaktur dan penelitian global merupakan langkah penting yang harus diambil untuk mendorong akses terhadap vaksin dan tindakan medis yang berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia dan negara lain, khususnya negara berpendapatan menengah ke bawah, dapat merespons kedaruratan kesehatan di masa depan dengan lebih tanggap dan efektif.
“Kita punya iktikad, saat pandemi kita punya uang, tapi untuk beli vaksin kita tidak punya akses. Kalau ada akses, sudah diambil lebih dulu oleh negara maju. Kalau kita mau bikin sendiri vaksinnya, ternyata bahan baku dan patennya dimiliki oleh mereka (negara adikuasa),” ujar Bonanza.
Jika situasinya seperti ini, Bonanza khawatir virus dan penyakit akan terus menyebar dan membahayakan seluruh dunia. Inilah yang menjadi dasar untuk melakukan penguatan dan pemerataan pusat produksi dan penelitian VTD. M
