Desember 2022Peristiwa

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik untuk Kemenkes

Kementerian Kesehatan mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 90,74 bersama 30 Kementerian lainnya. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya masuk kategori Menuju Informatif.

Penghargaan untuk Kemenkes diterima oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., mewakili Menteri Kesehatan pada Rabu, 14 Desember 2022, di Jakarta.

KIP mengumumkan terdapat 122 badan publik informatif dari 7 kategori Badan Publik, yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Pemerintah Non-struktural, Partai Politik, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Menurut Ketua KIP Pusat Doni Yusdiantoro, penganugerahan ini sebagai gambaran kondisi keterbukaan informasi  badan publik, bukan sebagai kompetisi tapi upaya mendorong badan publik lebih informatif.

“Untuk memajukan keterbukaan informasi badan publik diperlukan monitoring, evaluasi, dan pemberian pemeringkatan. Melalui partisipasi badan publik dan masyarakat dalam keterbukaan informasi publik sangat mendukung  terwujudnya ketahanan nasional negara Republik Indonesia”, ujar Doni.

Menurutnya, penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik merupakan akhir monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini terdapat 372 badan publik yang berpartisipasi dalam evaluasi tahun 2022. Sementara  270 badan publik masih berkategori menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Setelah memberikan anugerah penghargaan kepada 5 besar kategori kementerian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan Indonesia harus memajukan demokrasi untuk menjamin partisipasi publik sebagai elemen penting hak asasi manusia. Undang-undang menjamin hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan informasi. Badan Publik harus memberikan informasi yang benar kepada setiap orang. Lembaga publik harus terbuka dalam memberi informasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

Menurut dia, keterbukaan informasi sangat mendukung untuk membangun Indonesia, karena masyarakat dapat terlibat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat mengancam ketahanan negara. Karena itu, menyebarkan informasi yang benar menjadi hal utama dan penting.

“Sebab itu setiap masyarakat dan badan publik harus menyebarkan informasi yang benar, valid dan bisa dipertanggung-jawabkan. Tidak menyebar berita-berita bohong”, ajak Mahfud.

Menurut Mahfud, dalam konteks Pemilihan Umum 2024, keterbukaan informasi publik dapat menjadi kanalisasi informasi. Masyarakat mendapat informasi yang benar sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, karena masyarakat mendapat informasi yang benar dari badan publik yang memproduksi dan mengelola informasi. Jadi keterbukaan informasi publik menjadi aspek mendasar bagi penyelenggaraan pemilu yang transparan.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *