Desember 2022Peristiwa

Mengubah Sistem Kesehatan Melalui Pilar Pembiayaan Kesehatan

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pandemi COVID-19, meskipun awalnya adalah masalah kesehatan, telah mengguncang perekonomian sehingga terjadi krisis global. Namun krisis ini juga menciptakan momentum untuk mendesain ulang arsitektur sistem kesehatan global, sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan mengantisipasi wabah di masa datang.

Selama pandemi, terjadi peningkatan signifikan dalam pengeluaran anggaran untuk menangani COVID-19. “Kami harus melakukan beberapa perubahan dan perbaikan untuk memastikan anggaran mencukupi,” ucap Dante saat memberikan keynote speech seminar internasional pembiayaan kesehatan “The Synergy of Public and Private Sector Health Financing in Achieving Health Transformation” secara daring pada Senin, 12 Desember 2022 di Jakarta.

Dante mengatakan Kementerian Kesehatan berkomitmen mengubah sistem kesehatan, salah satunya melalui pilar pembiayaan kesehatan. Pilar ini berfokus memastikan kecukupan, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi pembiayaan sistem kesehatan.

Ia pun menjelaskan pentingnya mengubah pembiayaan kesehatan. Pertama, pembiayaan kesehatan terus meningkat, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pada titik tertentu, pengeluaran kesehatan tidak serta merta meningkatkan angka harapan hidup.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Syarifah Liza Munira dalam sambutannya mengatakan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun komunitas memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan yang sama untuk hidup sehat.

“Untuk mencapai hal tersebut, kami melakukan percepatan penguatan dalam sistem kesehatan nasional, sehingga kami dapat mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Liza.

Liza mengatakan saat ini Kemenkesberada pada proses transformasi kesehatan berskala besar. Sistem kesehatan sedang mengalami tantangan yang signifikan dan perubahan terus-menerus yang mengharuskan kita tangguh.

Ia menuturkan diperlukan rencana strategis baru untuk menghadapi tantangan seputar pembiayaan kesehatan. Strategi tersebut perlu mencakup penguatan perencanaan pembiayaan kesehatan di daerah, pengembangan skema kemitraan publik dan swasta, redistribusi yang proporsional dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di pelayanan kesehatan primer publik dan swasta, serta menggali sumber dan mekanisme pembiayaan kesehatan yang inovatif.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan membuka jalan untuk membangun dan memperluas kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Yuli Farianti mengatakan pemerintah akan melakukan sosialisasi dalam mengisi kesenjangan pembiayaan ke depan bersama sektor swasta. Pemerintah daerah pun dapat memenuhi kesenjangan pembiayaan melalui kerja sama, investasi, dan beberapa alternatif lainnya untuk pembangunan kesehatan yang baik dan berkualitas menuju Indonesia emas. 

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *