Kementerian Kesehatan kembali menggelar Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) setelah 3 tahun berhenti karena pandemi. Rakerkesnas kali ini difokuskan pada transformasi kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Rakerkesnas 2023 bertujuan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam transformasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat 6 pilar pada transformasi kesehatan yang harus dilakukan.
Pilar pertama, transformasi layanan primer yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan primer yang terstandardisasi dan terintegrasi. Pilar ini memberdayakan bagaimana masyarakat dekat dengan akses layanan kesehatan.
Pilar kedua, transformasi layanan rujukan yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan di rumah sakit yang mudah diakses oleh masyarakat. Ada sejumlah penyakit utama yang menjadi prioritas pelayanan di rumah sakit, antara lain penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, strok, dan ginjal. Penyakit-penyakit tersebut yang menyebabkan angka kematian dan pembiayaan kesehatan tinggi.
Pilar ketiga, transformasi ketahanan sistem kesehatan berfokus pada kemandirian obat dalam negeri dan penyediaan tenaga cadangan kesehatan.
Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Kemudian pilar kelima, transformasi SDM kesehatan yang berfokus pada penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata.
Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan berfokus pada penyediaan layanan kesehatan yang presisi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan filosofi dasar pelaksanaan transformasi adalah untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat serta menghadirkan negara dalam upaya peningkatan akses layanan kesehatan.
“Akses dan kualitas pelayanan kesehatan tersebut harus didapatkan oleh masyarakat secara merata,” ujar Menkes pada Rakerkesnas di Jakarta Convention Center, Kamis, 23 Februari 2023.
Transformasi kesehatan juga didasarkan pada kehadiran negara untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Itu ada di undang-undang bahwa negara harus hadir, artinya bukan hanya Kementerian Kesehatan, tetapi kementerian/lembaga lain, DPR, termasuk kepala dinas kesehatan ikut berkontribusi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,” ucap Menkes.
Menkes menuturkan pemerintah harus berhasil memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas. “Kalau sudah 77 tahun Indonesia merdeka kita tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan dokter, itu ada masalah dengan tata kelola kepemerintahannya untuk suplai dan distribusi dokter,” ujar Menkes.
Ia melanjutkan kondisi itu harus diperbaiki melalui 2 filosofi dasar dan 6 pilar yang masing-masing ada programnya.
“Yang penting di layanan primer, kita mau merevitalisasi posyandu dan puskesmas supaya jangan jadi kuratif melainkan promotif dan preventif, dan itu harus sampai ke level paling bawah di masyarakat,” ujar Menkes.
