Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menggelar Survey Kesehatan Indonesia (SKI) pada Agustus hingga Oktober 2023. Kegiatan yang akan melibatkan 586 ribu rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota itu bertujuan memotret status kesehatan masyarakat dan faktor risiko yang ada di masyarakat serta kondisi status gizi masyarakat. Hasil survei akan dijadikan bukti dukung bagi Kemenkes dalam menyusun program kesehatan.
“Karena itu, SKI ini dibutuhkan sebagai alat bukti yang sangat sensitif yang mewakili kondisi kesehatan masyarakat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono pada Rapat Koordinasi Teknis tingkat pusat SKI di gedung Kemenkes, Jakarta, sebagaimana dikutip dari rilis Kemenkes pada 27 Juni 2023.
Survei dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengukuran antropometri, dan pengukuran biomedis yang mencakup pemeriksaan gigi dan mulut. Sampel survei terdiri dari kategori rumah tangga dan kategori rumah tangga balita di mana desain metodologi SKI adalah ‘Potong Lintang’ menggunakan kerangka sampel BPS sebanyak 34.500 blok sensus. Masing-masing blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga sehingga ada 345.000 rumah tangga yang menjadi sampel survei.
SKI akan memanfaatkan 34.500 kader posyandu, 11.522 pengumpul data atau enumerator yang berlatar belakang pendidikan D3 Kesehatan, 7.500 tenaga puskesmas, dan 3.000 dokter gigi. SKI juga akan melibatkan berbagai lembaga baik di pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pusat Statistik.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira mengatakan data yang dihasilkan dari SKI akan diolah menjadi informasi untuk pembangunan kesehatan dan sebagai rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Hasil SKI 2023 akan dimanfaatkan oleh pelaksana program Kementerian Kesehatan, termasuk pengembangan RPJMN oleh Bappenas. Kabupaten/kota dapat menggunakan data SKI 2023 untuk perencanaan, pemantauan, penerapan dan evaluasi program-program kesehatan dengan berbasis bukti,” ucap Liza.
Komposit beberapa indikator SKI 2023 juga dapat digunakan dalam menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dapat menunjukkan gambaran disparitas pembangunan kesehatan antardaerah di Indonesia.
Pada November, diharapkan dapat dilakukan diseminasi hasil sementara pada 5 indikator utama SKI 2023, yaitu data prevalensi balita stunting, prevalensi balita wasting, persentase merokok pada usia 12-23 tahun, prevalensi obesitas usia lebih dari 18 tahun, dan persentase imunisasi dasar lengkap usia 12-23 bulan.
