drg. Saraswati, MPH : Belajar dari Pengalaman Mengawal Program “Primary Prevention”
Profil - 721 view


Ramah. Itu kesan pertama saat berjumpa dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer (PKP), drg. Saraswati, MPH. Saras, begitu ia akrab disapa, lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai dokter. Ayahnya dokter spesialis mata dan ibunya dokter umum. Diakui Saras, pengaruh orang tuanya sangat besar dalam menentukan pilihan profesinya sebagai seorang dokter gigi.  

Lulus tahun 1992 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta, setahun kemudian ia terjun mengabdikan diri melalui program Dokter Inpres. Dokter inpres merupakan istilah bagi dokter fresh graduate yang ikut wajib tugas.

Saras menjalani program tersebut Provinsi Sulawesi Selatan, daerah yang asing baginya karena sebelumnya Saras mengaku hanya akrab dengan Jakarta dan kota-kota di Pulau Jawa. Puskesmas Jumpandang dan Puskesmas Kaluku Bodoa menjadi lokasi Saras bertugas selama empat tahun.

Berbagai pengalaman, seperti bergaul dengan berbagai macam karakter dan kalangan serta belajar bahasa daerah setempat, menjadi seni tersendiri bagi Saras.

Karier

Tahun 1997 tugas wajib kerja telah berakhir, Saras pun kembali ke Jakarta. Ia kemudian  melamar kerja di Departemen Kesehatan. Setelah melalui proses seleksi, Saras diterima sebagai staf di Direktorat RS Khusus dan Swasta. Ia mulai bekerja pada tahun berikutnya. Namun, karena terjadi kerusuhan 1998, ia terpaksa hanya berkantor selama 2 minggu saja.

Setelah berkarier selama 2 tahun di Direktorat RS Khsusus dan Swasta, pada tahun 2000 Saras diberi amanah untuk mengemban tugas sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

“Saya ingat benar saat itu, pas sekali saya sedang hamil besar dan sedang menunggu hari kelahiran anak pertama,” ujar Saras.

Tiga tahun kemudian Saras melanjutkan studi di luar negeri. Tahun 2003 ia berangkat ke Sydney untuk menempuh pendidikan program studi Magister Public Health di Universitas New South Wales. Saras lulus tepat waktu, tahun 2005 ia berhasil menyelesaikan studinya.

Tidak lama berselang, tahun 2006 Saras kembali aktif di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik tepatnya di Sub Direktorat Pelayanan Medik dan Gigi Dasar.

Empat bulan kemudian ia bergeser posisi menjadi Kepala Seksi (Kasi) monitoring dan evaluasi. Sejak saat itu, ia beberapa kali pindah menempati jabatan yang menangani monitoring dan evaluasi. Di antaranya di Sub Direktorat Kesehatan Komplementer, Sub Direktorat Kesehatan Gigi, dan di Sub Direktorat Kedokteran Keluarga.

Hingga pada tahun 2016 ibu dua orang anak ini diangkat menjadi Kepala Subdit Pusat Kesehatan Masyarakat.

Saras tak mengira, hanya berselang satu tahun ia dipercaya menjadi Direktur Pelayanan Kesehatan Primer. Melalui proses lelang, ia berhasil menyisihkan beberapa pesaing yang juga rekan sejawatnya, menggantikan pendahulunya yang memasuki masa purnabakti, dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA.

Mengembalikan peran promotif preventif

Saras menjelaskan, salah satu fungsi Direktorat PKP adalah meningkatkan jumlah puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Merujuk pada negara-negara maju yang memiliki indeks kesehatan primer yang baik, dengan kondisi masyarakat yang juga cenderung baik, menunjukkan upaya penguatan program promotif dan preventifnya pun baik.

Masyarakat di sana memeriksakan kondisinya tak hanya saat sedang sakit, saat sehat pun mereka tak segan mencari informasi kesehatan di sarana kesehatan primer, di klinik dan dokter keluarga. Mereka sadar bahwa kesehatan adalah aset. Direktorat PKP mengupayakan bagaimana masyarakat bisa memahami prinsip dalam hal menjaga kesehatan dan mengobati.

“Masyarakat harus memiliki mindset sehat, yakni mencegah lebih baik dari pada mengobati, dengan penguatan promotif preventif itu,” jelas Saras.

Apa saja struktur di pelayanan kesehatan primer di Indonesia? Medianya adalah puskesmas, klinik pratama, dan klinik perorangan. Bagaimana mereka memberikan pelayanan dan menyerukan terus-menerus pentingnya pencegahan dan pemeriksaan dini itu lebih baik. Menjaga yang sehat jangan menjadi sakit, dan yang sakit menjadi sembuh.

Saras mengatakan, upaya pencegahan atau pemeliharaan haruslah telah dimulai sejak seorang anak masih berada dalam kandungan. Mulai dari kondisi gizi, kondisi kesehatan sang ibu, pemegang program (harus memberitahukan jadwal pemeriksaan kehamilan), proses pemberian ASI, setelah 2-3 bulan diberi imunisasi lengkap. Semua upaya ini adalah untuk memeroleh bonus demografi yang telah disebutkan sebelumnya.

“Peran edukasi, imunisasi, tumbuh kembang merupakan yang paling esensial” ujar Saras.

Selanjutnya, Saras menambahkan, Direktorat PKP saat ini fokus pada paket esensial dasar yakni ibu hamil periksa 4 kali, imunisasi dasar lengkap, dan melalui PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) mendeteksi faktor risiko dari orang tua.

Cara mengemas tayangan televisi agar pesannya bisa sampai dan masyarakat menjadi sadar akan kesehatan saat ini masih menjadi tantangan. Menurut Saras, banyak yang abai, terlebih ketika booming makanan siap saji, tren menggunakan sepeda motor bila pergi jarak dekat, akhirnya gaya hidup merubah perilaku. Sebenarnya di sana letak peran penguatan pelayanan kesehatan primer, di primary prevention, bukan ketika orang sudah masuk ke RS.

“Coba kalau kamu ke pasar jarak 800-900 meteran, mending jalan kaki atau naik angkot? Kecuali ibu-ibu usia sudah 60 tahun itu lain,” kata Saras.

Sarana

Saras menyampaikan saat ini sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menggantikan Permenkes nomor 75 tahun 2014.

“Sudah ada Permenkes 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dengan konsep mengedepankan pelayanan esensial berubah dari Permenkes 75 tahun 2014,” kata Saras.

Saras mengungkapkan, dalam Permenkes baru tersebut dijelaskan bahwa di daerah terpencil, sangat terpencil dan jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, puskesmas menjadi satu-satunya sarana yang memberikan layanan kesehatan termasuk rawat inap, dan itu masih dimungkinkan.

Sedangkan puskesmas di kawasan perkotaan berfungsi sebagai penguatan peran edukasi kepada masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena jumlah rumah sakit pratama dan rumah sakit tipe C memadai, walaupun di kabupaten.

“Ada seorang kepala daerah yang berpikir jangan sampai ada masyarakatnya yang antre, sehingga Puskesmas harus bisa memberikan layanan rawat inap. Ide seperti ini sudah bisa dibilang kebablasan dan harus segera dikembalikan,” ujarnya.

Menurut Saras, harus ada proses pemilahan layanan, puskesmas yang sudah memiliki layanan rawat inap harus mengalihkan ke rumah sakit yang memiliki layanan tersebut.

Pemanfaatan teknologi  

Sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi edukasi, puskesmas harus mudah diakses oleh masyarakat. Untuk itu, pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan.

 Saras mengatakan di beberapa daerah sudah melakukan tele-konsultasi dengan adanya dukungan jaringan. Walaupun demikian, layanan tele-konsultasi masih terbatas. Diungkapkan oleh Saras, di daerah Sulawesi Selatan, yang menggunakan adalah kalangan bidan. Mereka berinteraksi dan bertanya kepada dokter di tengah kota dikarenakan di daerahnya tidak memiliki tenaga dokter.

Sudah 300-an puskesmas tergabung di SehatPedia, start up yang diluncurkan Kemenkes tahun 2017 dan pada tahun 2019 menjadi New SehatPedia. Masyarakat diarahkan tidak selalu berhubungan dengan dokter spesialis di rumah sakit untuk permasalahan yang ringan. Kasus seperti anak susah makan, atau kasus anak yang membaca terlalu dekat itu akan direspons oleh dokter-dokter yang ada di puskesmas.

Saras mengungkapkan saat ini sedang dirancang sebuah aplikasi dengan fitur monitoring.

“Gambaran penggunaannya kira-kira ketika ada ibu hamil yang tinggal jauh di Kepulauan Aru, kondisi kesehatan si ibu bisa dimonitor bahkan hingga denyut nadi bayinya,” ungkapnya

Program ini, dikatakan oleh Saras merupakan bagian dari penguatan daerah yang ada di pinggiran (daerah perifer).

“Dengan adanya upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk daerah yang memiliki kebutuhan namun tidak ada tenaga yang memadai,” tandasnya. [*]

 

Penulis: Teguh Martono


Index ePaper Download PDF ePaper