Strategi Pengendalian Lonjakan Kasus
Media Utama - 156 view


Untuk mengendalikan lonjakan kasus COVID-19, pemerintah menggencarkan pengetesan dan pelacakan. Vaksinasi juga dipercepat. 

 

Tiga strategi untuk menghadapi lonjakan pandemi COVID-19 saat ini adalah melalui peningkatan deteksi, terapi, dan vaksinasi. Untuk peningkatan deteksi, pemerintah akan menambah jumlah tes COVID-19 hingga 400 ribu setiap hari, kurang lebih tiga kali lipat dari sekarang. Selain itu, pemerintah juga melakukan surveilans suspek dan tracing kontak erat dengan penderita serta pemanfaatan oksimeter sebagai deteksi awal.

Hal ini dijelaskan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers secara daring pada 2 Agustus lalu. Menurut Menkes, peningkatan jumlah tes harus tetap mengikuti strategi tes yang benar, yakni prioritas penemuan kasus pada suspek dan kontak erat dari kasus-kasus terkonfirmasi dengan target 15 kontak erat per kasus yang terkonfirmasi. Seluruh kontak erat harus dites dan dikarantina. "Skrining orang-orang tidak bergejala dan bukan kontak erat bukanlah kegiatan prioritas dari strategi," ujarnya.

Menurunkan Angka kematian

Tingginya angka kematian akibat COVID-19 terutama karena pasien sudah dalam kondisi berat-kritis saat datang ke rumah sakit dan kemudian meninggal dengan saturasi kurang dari 95 persen. Untuk menurunkan tingkat kematian yang tinggi, pemerintah telah memantau pasien isolasi mandiri, mengoptimalkan layanan telemedisin, edukasi masyarakat soal isolasi mandiri, dan pembangunan fasilitas isolasi terpusat.

Pemerintah telah membagikan oksimeter ke pusat-pusat kesehatan masyarakat di 20 kabupaten/kota di Pulau jawa. Oksimeter ini untuk mengukur saturasi oksigen oleh petugas puskesmas dengan dibantu oleh ketua rukun tetangga, bintara pembina desa, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban, serta kader desa. Apabila menemukan saturasi oksigen kurang dari 94 persen, petugas segera membawa pasien ke rumah sakit.

Khusus untuk pelayanan masyarakat untuk layanan konsultasi dokter dan pemberian paket obat, pemerintah telah mengoptimalkan layanan telemedisin. Melalui layanan ini masyarakat mudah mendapat akses dan cakupan layanan konsultasi dokter jarak jauh serta pemberian paket obat kepada pasien yang isolasi mandiri.

"Masyarakat yang melakukan isolasi mandiri akan mendapat edukasi bagaimana cara mengukur laju pernapasan. Bila napas terasa sesak atau laju napas lebih dari 20 kali per menit, segeralah datang ke puskesmas terdekat," ujar Menkes.

Untuk menghadapi keterbatasan isolasi mandiri, pemerintah juga membangun fasilitas isolasi terpusat. Fasilitas ini dilengkapi dengan klinik kesehatan, ICU mini, dan tenaga dokter jaga 24 jam.

Menkes juga menjelaskan bahwa peningkatan terapi terhadap penderita COVID-19 dilakukan dengan mengkonversi tempat tidur rumah sakit hingga 30-40 persen dari total  kapasitas rumah sakit. Pemerintah juga memenuhi suplai oksigen, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Budi mengatakan bahwa dia juga akan mengerahkan tenaga kesehatan cadangan, dokter internship, ko-as, dan mahasiswa tingkat akhir.

"Ada pengetatan pengawasan agar yang masuk rumah sakit adalah pasien dengan saturasi kurang 95 persen atau sesak napas. Hal ini dilakukan agar hanya kasus sedang, berat, dan kritis yang masuk rumah sakit,” kata Menkes. Dia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan pemantauan isolasi mandiri dengan memanfaatkan telemedisin.

Menkes mengakui bahwa memang sempat terjadi peningkatan obat yang signifikan seiring dengan lonjakan kasus COVID-19. Bahkan, sempat terjadi kekurangan karena perlu persiapan dalam produksi dan distribusi obat. Ada peningkatan kebutuhan obat sampai 12 kali lipat pada 15 Juli lalu dibandingkan dengan kebutuhan pada 1 Juli lalu. "Untuk memenuhi kebutuhan obat tersebut, telah dialokasikan tambahan suplai secara bertahap dari dalam negeri maupun impor dari luar negeri," kata Menkes.

Impor obat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suplai obat dan penerapan kebijakan penggunaan obat Remdesivir dan Tocilizumab. Selain itu, pemerintah juga akan segera melakukan perubahan tata laksana terapi yang baru sesuai usulan organisasi profesi sehingga penggunaan obat menjadi lebih efektif dan efisien. Pembelian obat ini dilakukan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dana alokasi khusus (DAK), dan dana alokasi umum (DAU).

"Semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga ketersediaan obat, dari produksi, distribusi, hingga sarana pelayanan kesehatan, serta dukungan dalam menjaga keamanan mata rantai suplai obat agar tidak masuk ke jalur ilegal," kata Menkes.

Percepatan Vaksinasi

Menurut Menkes, untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, harus segera dilakukan percepatan vaksinasi. Pemerintah akan menambah 50 persen vaksin ke daerah-daerah yang mempunyai potensi lonjakan kasus. Selain itu, pemerintah juga segera mengoptimalkan sentra vaksinasi di bandar-bandar udara yang berada di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali serta memberlakukan syarat kartu vaksin bagi pelaku perjalanan.

Menurut Menkes, program vaksinasi sampai akhir Agustus, DKI Jakarta dan Bali dapat mencapai 100 persen target vaksinasi dosis pertama. Adapun 40 kabupaten/kota aglomerasi lainnya dapat mencapai 70 persen target vaksinasi dosis pertama. Saat ini, jumlah vaksin yang sudah terdistribusikan pada pertengahan keempat Juli lalu sebanyak 13.252.640 dosis vaksin dan pertengahan pertama Agustus mencapai 7.542.000 dosis vaksin. "Percepatan laju vaksinasi menjadi penting, sebab itu harus ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan TNI/Polri sehingga target cakupan vaksinasi dapat dicapai," ujarnya. [*] 

 

Penulis: Prawito 


Index ePaper Download PDF ePaper